SwaraJabar.com| Tangerang – Di tengah pusaran situasi Nasional hari ini, kita tidak bisa mengabaikan dinamika-dinamika yang terjadi di Indonesia saat ini. Dalam hal ini memunculkan sebutan bagi para analis sebagai “Paradoks Prabowo”. Sejak awal kiprah politiknya, beliau dikenal dengan narasi populisme yang kuat, retorika nasionalisme yang membakar semangat, serta janji-janji besar untuk menyetop kebocoran kekayaan Negara dan melawan dominasi Asing. Program-program sosial seperti makan bergizi gratis. Jika kita berbicara tentang situasi nasional Indonesia hari ini, kita seperti sedang melihat dua wajah dalam satu cermin. Di satu sisi, kita melihat optimisme, proyek-proyek besar, dan narasi menuju Indonesia Emas. Namun di sisi lain, kita dipaksa menyaksikan realitas yang kontras di akar rumput: ruang demokrasi yang menyempit, daya beli kelas menengah yang kian megap-megap, dan penegakan hukum yang sering kali terlihat seperti tebang pilih. Sebuah negeri yang tanahnya luar biasa kaya, yang lautnya menyimpan harta karun tak terbatas, namun sebagian besar kekayaannya justru mengalir dan mengendap di kantong segelintir orang saja.Kita bangga dengan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi kita sering lupa untuk bertanya: Pertumbuhan ini milik siapa? Ketika harga kebutuhan pokok merangkak naik dan lapangan kerja formal makin langka, kita baru menyadari ada yang keliru dalam cara mengelola negara ini. Kita adalah negara besar yang kaya, tetapi ironisnya sering kali gagap untuk menyejahterakan rakyatnya sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi?Jawabannya ada pada akar kekuasaan kita hari ini: Oligarki. Oligarki bukan sekadar kata keren di buku teks politik. Ini adalah realitas di mana kebijakan publik, undang-undang, hingga urusan hajat hidup orang banyak ditentukan di ruang-ruang tertutup oleh aliansi antara penguasa dan pemilik modal.Pemilu datang dan pergi, hanya berganti wajah pemimpinnya, namun kendali kebijakan sering kali tetap berada di tangan kelompok elite yang sama. Akibatnya, negara lebih sering hadir sebagai pelindung pata investor besar ketimbang menjadi pelindung warga negaranya sendiri. Dimana letak paradoksnya? Narasi vs Realitas Koalisi: Di satu sisi beliau menyuarakan keberpihakan pada rakyat kecil, namun di sisi lain, pemerintahan hari ini dibangun di atas koalisi gemuk yang sangat akomodatif terhadap kekuatan elite lama dan jejaring oligarki. Sentralisasi vs Demokrasi: Ada keinginan kuat segelintir kelompok dengan dalih membawa stabilitas dan efisiensi kepemimpinan, namun jalannya sering kali harus mengorbankan check and balance serta melemahkan institusi sipil.Dalam hal ini perjuangan belum lah usai, kita harus berjuang untuk Mengembalikan Kewarasan Publik agar melek terhadap situasi Nasional yang terjadi di Negara kita dan situasi Nasional hari ini tidak boleh membuat rakyat pesimistis lalu menyerah. Justru di tengah kepungan paradoks dan gurita oligarki inilah, peranan kita sebagai Mahasiswa dan Aktivis hari ini menjadi sangat krusial. Kita butuh menjaga akal sehat tetap menyala. Kita harus terus bersuara, mengkritisi yang keliru, dan mengapresiasi yang benar secara objektif. Tugas kita bukan untuk membenci pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang ada tidak berjalan tanpa arah dan tanpa kendali. (*/Red-apitmuzaki). Navigasi pos Peace is Action: Jurnalisme Membangun Jembatan, Bukan Tembok
